Empat daerah di kawasan Ajatappareng, yaitu Barru, Pinrang, Sidrap dan Enrekang mendapat bantuan dana pembangunan perumahan swadya dari Kantor Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).Selain keempat daerah di Ajatappareng, ada sembilan daerah lainnya, yaitu Pangkep, Bone, Jeneponto, Makassar, Gowa, Takalar, Bantaeng, Maros dan Bulukumba. Bantuan dana pembangunan perumahan untuk warga miskin ini, difasilitasi anggota Komite II DPD RI, H Bahar Ngitung. Kebetulan, komite II membidangi masalah infrastruktur, termasuk pemukiman. Bahar juga memfasilitasi para kepala dinas tata ruang masing-masing kabupaten kota, termasuk Wakil Bupati Pangkep, Abd Rahman Assegaf, dan Wakil Bupati Pinrang, Kaharuddin, bertemu dengan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), Jamil Ansari, di Kantor Kemenpera, Kamis, 2 Februari. Pada kesempatan tersebut, Jamil Ansari mengungkapkan, untuk tahun ini ada tambahan kuota untuk bantuan perumahan swadaya. Kuota tahun ini sebut Jamil, sebanyak 105 ribu unit. Pada 2010 lalu sebut dia, dana yang tersedia hanya cukup untuk 22 ribu unit yang dibagi seluruh Indonesia. Pada 2011 sebut dia, sudah bertambah menjadi 50 ribu unit, dan selesai dalam waktu dua bulan. Dari 105 ribu unit tersebut, Jamil menjanjikan 500 unit untuk setiap daerah di Sulsel. Dana untuk pembangunan perumahan tersebut ada dua jenis, dana peningkatan kualitas atau renovasi Rp6 juta per unit, dan dana membangun baru Rp11 juta per unit diambil dari APBN. Namun, jika 500 unit itu sukses, dia menjanjikan akan memberikan lagi 500 unit tambahan pada APBN Perubahan. “Kita terus perjuangkan ke Bappenas, supaya ada tambahan. Tahun ini Pak Menteri minta 300 ribu unit. Kalau bisa setiap daerah bisa dapat seribu,” ungkapnya. Namun kata Jamil, dana tersebut hanya merupakan bantuan, dan pemerintah daerah harus mencarikan tambahan dana agar cukup untuk menghasilkan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Di Sumatera Selatan, mereka menggunakan dana bazis sehingga cukup Rp20 juta untuk membangun baru. Jadi tidak mesti dari APBD,” ujar Jamil. Jamil menambahkan, 13 daerah tersebut harus memasukkan dana by name by address beserta melampirkan foto utuh rumah yang akan direnovasi paling lambat akhir Februari. Jika datanya sudah masuk Februari, Jamil menjamin dananya akan segera cair pada Juni. Teknis pencairannya sebut Jamil, tidak lagi melalui koperasi, tapi langsung ke rekening Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) selaku pendamping. Pemda sebut Jamil, juga harus merekrut pengawas untuk renovasi atau pembangunan perumahan tersebut. Pengawas sebut dia, tidak harus berijasah S1, tapi bisa dari kalangan tukang yang berpengalaman. “Pengawas akan mendapatkan Rp300 ribu per unit, dan harus mengawasi minimal 70 unit,” ujar Jamil. Bahar Ngitung mengungkapkan, dirinya tertarik untuk membantu memfasilitasi, karena terkait langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat berpenghasilan rendah berupa perumahan yang layak huni. Menurutnya, masih banyak masyarakat Sulsel yang membutuhkan perumahan layak huni. Selain itu, akan ada sekitar Rp39 miliar uang yang akan beredar di desa-desa di Sulsel. “Uang itu untuk membeli bahan bangunan, yang akan dipakai merenovasi dan membangun baru rumah-rumah bagi warga berpenghasilan rendah di Sulsel,” ujar wakil dari Sulsel ini.